Kebijakan pemerintah untuk memerangi kemiskinan yang dilakukan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sekarang diibaratkan seperti menari Poco-poco. Maju selangkah, mundur dua langkah. Kadang malah hanya jalan di tempat. Begitulah salah satu poin pidato politik Megawati Soakarnoputri dalam rangkaian peringatan Ulang Tahun XXXV Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang dipusatkan di GOR Sriwijaya Palembang, Sumsel, kemarin (31/1). “PDI-P menilai pemerintahan hasil Pemilu 2004 tidak konsisten menjalankan implementasi kebijakan menuntaskan kemiskinan. Kebijakan itu tidak berjalan dengan baik dan bukan prioritas. Maju mundur seperti penari poco-poco. Artinya pemerintah kurang berpihak kepada rakyat,” demikian diungkapkan Mega. Dia juga mengajak seluruh kader PDIP dan masyarakat Indonesia untuk menagih janji pemerintahan SBY-JK seperti tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 7
Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), yang salah satunya adalah soal pengentasan kemiskinan. “Dalam RPJM, (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) selama 2005-2009, pemerintah menargetkan pengentasan kemiskinan dari 35 juta penduduk menjadi 18,8 juta. Faktanya pada 2006 jumlah penduduk miskin malah mencapau 3,9 juta. Meski tahun 2007 turun menjadi 37,1 juta, PDIP tidak yakin dalam sisa waktu ini target 18,8 juta akan tercapai,” katanya.
Selain soal pengentasan kemiskinan pada kesempatan itu, Megawati mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintah SBY-JK seperti kebijakan impor beras dan kedelai, konversi minyak tanah ke gas dan kebijakan perjanjian pertahanan Indonesia-Australia.
Pidato politik Megawati di depan ribuan kader, itu terlihat bak membakar semangat, Sesekali tanganya mengepal keatas, dengan keringat penuh di wajahnya. Kepada kadernya, dia bertekad menjadikan PDI-P sebagai partai oposisi dan penyeimbang berbagai kebijakan pemerintah, sehingga kebijakan yang dihasilkan adalah kebijakan yang pro pada rakyat. "PDI-P tidak asal melakukan oposisi yang apriori, tapi ingin melaksanakan oposisi yang loyal sesuai dengan Pancasila dan UUD 45," katanya.
Untuk itu, Mega kembali menegaskan sikap PDIP sebagai partai terbuka yang siap berkoalisi dengan siapa pun di pemilu mendatang. “Sebagai rumah besar kaum nasionalis, PDIP membuka diri dengan darah segar dari luar, selama darah segar itu memiliki ideologi yang sama dan bisa menjadi nilai tambah partai,” tegasnya.
Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), yang salah satunya adalah soal pengentasan kemiskinan. “Dalam RPJM, (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) selama 2005-2009, pemerintah menargetkan pengentasan kemiskinan dari 35 juta penduduk menjadi 18,8 juta. Faktanya pada 2006 jumlah penduduk miskin malah mencapau 3,9 juta. Meski tahun 2007 turun menjadi 37,1 juta, PDIP tidak yakin dalam sisa waktu ini target 18,8 juta akan tercapai,” katanya.
Selain soal pengentasan kemiskinan pada kesempatan itu, Megawati mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintah SBY-JK seperti kebijakan impor beras dan kedelai, konversi minyak tanah ke gas dan kebijakan perjanjian pertahanan Indonesia-Australia.
Pidato politik Megawati di depan ribuan kader, itu terlihat bak membakar semangat, Sesekali tanganya mengepal keatas, dengan keringat penuh di wajahnya. Kepada kadernya, dia bertekad menjadikan PDI-P sebagai partai oposisi dan penyeimbang berbagai kebijakan pemerintah, sehingga kebijakan yang dihasilkan adalah kebijakan yang pro pada rakyat. "PDI-P tidak asal melakukan oposisi yang apriori, tapi ingin melaksanakan oposisi yang loyal sesuai dengan Pancasila dan UUD 45," katanya.
Untuk itu, Mega kembali menegaskan sikap PDIP sebagai partai terbuka yang siap berkoalisi dengan siapa pun di pemilu mendatang. “Sebagai rumah besar kaum nasionalis, PDIP membuka diri dengan darah segar dari luar, selama darah segar itu memiliki ideologi yang sama dan bisa menjadi nilai tambah partai,” tegasnya.
.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar